oleh

Normalisasi dan Pemasangan Turab Diduga Proyek “Kongkalikong”

-Bekasi-255 views

TRANSPARAN NEWS – Proyek Normalisasi Saluran dan pemasangan Turab yang berlokasi Perumahan Bumi Bekasi Baru IV RT 09, RW 37 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi diduga minim pengawasan. Sehingga proyek tersebut dilaksanakan asal jadi serta kuat dugaan bahwa kegiatan normalisasi dan pembuatan turab tersebut adalah proyek kongkalikong antara kontraktor dan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna Anggaran.

Dugaan tersebut dikuatkan dengan tidak dibuatnya papan kegiatanpada lokasi, sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa besaran biaya dan juga tidak diketahui kegiatan tersebut dananya bersumber darimana serta dikelola oleh SKPD mana.

Selain itu, Proyek tersebut seyogyanya (Lazimnya), turab yang lama harusnya dibongkar habis secara keseluruhan. Tapi fakta di lapangan sebahagian justru didompleng dan pelaksana juga menggunakan batu bekas bongkaran. Akibat pendomplengan tersebut akibatnya terjadi penyempitan saluran.

Anehnya, bahwa Proyek Normalisasi yang berlokasi di Perum Bumi Bekasi Baru tersebut,  sudah pernah dilakukan kegiatan yang sama (Rehab), yakni pada bulan Maret 2017. Namun bulan Agustus 2017 muncul lagi kegiatan serupa, sehingga kuat dugaan telah terjadi dua kali penganggaran untuk satu titik lokasi kegiatan (double anggaran) dalam satu tahun anggaran.

Dugaan lainnya bahwa kegiatan proyek tersebut adalah proyek kongkalikong, sulitnya mendapatkan informasi dari SKPD yangberkaitan dengan jenis kegiatan yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) khususnya pada Bidang Sumber Daya Air (SDA). Dari beberapa kali Trasparan News berusaha untuk mendapatkan keterangan ke Bidang SDA, jawaban yang didapat dari para staf selalu “harus kita tau dulu siapa pelaksana teknis, baru bisa kita cek untuk mengetahui kegiatan tersebut dari SKPD mana dan berapa nilai kegiatan serta pelaksananya atau coba dulu ditanyakan ke bagian umum”.

Namun setiap hal itu kita lakukan, jawaban yang sama juga kita dapatkan baik pada bagian umum, jadi terkesan dengan sengaja untuk saling melemparkan tanggungjawab untuk menutupi kegiatan tersebut.

Menanggapi hal itu, Yudi, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Kabid Wasdal) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi mengatakan, bahwa untuk satu titik lokasi kegiatan proyek tidak boleh dianggarkan dua kali dalam satu tahun anggara. Hal itu diatur sesuai Peraturan Presiden (Perpres).

“Kalau benar ada kegiatan yang dilaksanakan dua kali pada titik lokasi yang sama, hal itu tidak dibolehkan karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Seandainya pun ada kegiatan yang sama dari SKPD lain, misalkan dari Distarkim harus dilakukan dulu koordinasi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan pada satu lokasi”, ungkap Yudi. #SOE

 

Komentar