oleh

Walikota Bekasi Bersurat Ke BPCG Permohonan Peninjauan Dugaan Temuan Benda Cagar Budaya

-Bekasi, Nasional-13.911 views

TransparanNews, KOTA BEKASI – Walikota Bekasi Rahmat Effendi menindaklanjuti surat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bekasi Jumat,7 Agustus 2020 atas ditemukan dugaan Benda Cagar Budaya berupa struktur batu bata sepanjang 15m dengan ukuran batu bata panjang 28cm Lebar 15cm dengan ketebalan 5cm yang terpendam dibawah tanah Stasiun Bekasi.

Sehubungan dengan dugaan temuan benda Cagar Budaya tersebut, walikota bersurat dengan no. 556/5046/Disparbud Budaya tertanggal 11/08 yang dimohon untuk Tim Ahli dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten juga Dirjen Perkeretaapian serta PT Istaka, untuk melakukan kajian dan Rekomendasi atas temuan dugaan Cagar Budaya dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga tidak menghambat proses pembangunan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 

Tim Ahli Cagar Budaya Bekasi berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi nomor 646/Kep.391-Disparbud/lV/2020 tentang Tim Ahli Cagar Budaya, telah menindak lanjuti laporan dari warga perihal temuan dugaan benda cagar budaya.

Temuan dugaan benda cagar budaya berupa struktur bata tersebut terletak di bawah permukaan tanah dalam proyek pembangunan yang dilaksanakan PT. KAI berlokasi di parameter Stasiun Kota Bekasi.

“Temuan diduga berupa struktur cagar budaya berbentuk stuktur bata. Menilik dari bentukan patut diduga struktur adalah bagian dari sisa bangunan stasiun yang diperkirakan sudah dibangun Oleh Belanda-Jerman sedikitnya pada tahun 1887 dan pernah dipugar pada tahun 1920,” ujar Ali Anwar Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bekasi kepada TransparanNews Rabu(12/08)

Lanjut Ali mengatakan, menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dinyatakan bahwa, “Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
1.berusia 50 (lima puluh) tahun atau
  lebih;
2.mewakili masa gaya paling singkat
  berusia 50 (lima puluh) tahun;
3.memiliki arti khusus bagi sejarah,
  ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,
dan/atau kebudayaan; dan
4.memiliki nilai budaya bagi penguatan
kepribadian bangsa.”

Bahwa, berdasarkan kriteria yang ditetapkan Oleh Undang-undang, patut diduga bahwa temuan struktur bata di Stasiun Kota Bekasi ini adalah benda cagar budaya.

Dalam ketentuan UU, yang sama secara imperatif diperintahkan untuk dilakukan langkah-langkah sesuai Pasal 23,

(1)Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
(2)Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan Oleh penemunya dapat diambil alih Oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.
Bahwa, temuan wajib melewati tahapan ini demi tujuan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut sehingga tindakan lanjutan untuk melestarikan atau membongkar tidak berdasarkan kebutuhan fungsional semata. Sedikitnya untuk sebelum memutuskan tindakan berikutnya oleh pemilik ataupun negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Bekasi harus melakukan kegiatan  pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Bahwa, berdasarkan penuturan pejabat terkait dalam proyek pembanguan di lokasi temuan, dikabarkan bahwa lokasi akan dilakukan pembongkaran struktur bangunan pada hari Minggu, 9 Agustus 2020.

Oleh karena itu, kami dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bekasi merekomendasikan :
1.Wali Kota Bekasi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang dapat berkoordinasi dengan pihak terkait, agar dapat menghentikan sementara proses pembongkaran struktur bangunan bernilai sejarah dan arkeologis, karena terkait sejarah tata kota Bekasi dan Kereta Api.
2.Wali Kota dapat meminta secara resmi kepada Direktorat Jenderal Perkerataapian agar menghentikan sementara proses pembongkaran di titik lokasi sambil menunggu penelitian para ahli dari lembaga yang berwenang.
3.Wali Kota dapat segera berkoordinasi dengan lembaga terkait yaitu Badan Pelestarian Cagar Budaya Banten (BPCB) untuk dapat melakukan kajian bersama terhadap struktur bata tersebut.(Sat)

Komentar

News Feed