oleh

Bupati Toba Poltak Sitorus Usulkan Revisi Peraturan Terkait Sempadan Danau Toba

TransparanNews, TOBA – Saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema Perkuatan Kolaborasi Antar Pihak dalam Mendorong Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Danau Toba, Bupati Poltak Sitorus menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Toba terkait sempadan Danau Toba.

FGD yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, perwakilan TNI, Polri, Kejaksaan, para Kepala Daerah, Kepala Kantor Pertanahan, para Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas PUTR masing-masing kabupaten se-kawasan Danau Toba, digelar di di Hotel Santika Premier Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 7, Medan, Provinsi Sumatra Utara,Kamis,(24/11/ 2022).

Bupati Poltak Sitorus berharap melalui forum FGD ini, bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Ia juga mengusulkan agar dilakukan revisi atas Perda Provinsi Sumatra Utara Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba, disesuaikan dengan regulasi terkini yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Usulan tersebut dimaksud untuk mengakomodir pembangunan dan penataan ruang di Kabupaten Toba yang semakin padat dan berada di sepanjang sempadan Danau Toba.

Forum ini digelar sebagai upaya perlindungan dan penyelamatan Danau Prioritas Nasional sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Dalam forum ini, Kementerian ATR/BPN selaku sektor utama ,membahas terkait penyelamatan danau di Sumatra Utara yang jadi prioritas nasional yaitu Danau Toba.

“Danau memiliki nilai strategis di sisi ekonomi, sosial budaya, dan pariwisata. Apabila tercemar akan menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat lokal maupun daerah,” ujar Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang.

Danau yang jadi prioritas penyelamatan, katanya, adalah danau yang sudah terancam seperti halnya di Sumatra Utara yaitu Danau Toba.

“Danau ini perlu diselamatkan karena bagian dari aset, yang akan ditinggalkan untuk para generasi penerus di masa mendatang. Negara hadir untuk ini,” katanya.

Selanjutnya disampaikan, untuk melindungi dan melestarikan ekosistem danau dan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, perlu adanya penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam hal pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang di Danau Toba.

Diharapkan, melalui forum FGD ini, segala permasalahan yang timbul dalam upaya penyelamatan danau bisa segera diselesaikan dengan kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan.

Lebih lanjut dijelaskan beberapa upaya dan strategi penyelamatan danau, “Salah satunya adalah dengan membuat instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar dalam rencana tata ruang,” sebutnya.

Forum ini juga diisi dengan pemaparan materi dari berbagai narasumber yaitu Deputi bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenkomarves, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian LHK, Dirut BPODT, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK.

Sebagai moderator adalah Direktur Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Agus Sutanto SE.(Anry)

Komentar