oleh

Diduga Kepsek SMAN 1 Babelan Kangkangi Peraturan Gubernur Jawa Barat

TransparanNews, BEKASI – Orang tua siswa menjerit atas dugaan pungutan liar(Pungli) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Bekasi. Dugaan tersebut muncul pada bukti kwitansi yang sudah dibayarkan siswa ber-stempelkan SMAN 1 Babelan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Setiap siswa baru dipatok dengan biaya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Pada Tahun 2021, orang tua siswa harus mengkroscek kantong hingga Rp.1.900.000.

Pada penerimaan siswa tahun 2022 setiap orang tua siswa diberatkan untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru hingga mencapai angka Rp.1.500.000.

Hal yang sama keluhan orang tua siswa Kelas XI terkait biaya Study Kampus Bandung yang memakan anggaran Rp.1.500.000, Biaya akomodasi yang sangat tinggi tersebut dikeluhkan orang tua siswa disaat ekonomi saat ini tidak menentu.

Saat berada dikantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ridwan Kamil telah mengungkapkan bahwa Sekolah Negeri SMA/SMK gratis, “Mau sekolah negeri atau swasta sama saja. Tidak ada bedanya. Kesuksesan tidak diukur dari negeri atau tidak. Untuk mendukung keadilan. Anggaran untuk warga tidak mampu, kalau di negeri full gratis. Kalau swasta kita kasih uang,” Selasa (7/6/2022). dilansir Detik.com

Hal tersebut berbeda dengan kebijakan Sekolah Negeri 1 Babelan, Dimana masih banyak pungutan-pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa.

Saat hendak dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Babelan ‘Woro Sawitri’ langsung memblokir WhatsApp wartawan Transparan News.

Disisi lain, Saat diwawancarai melalui telfon seluler terkait adanya pungutan di SMAN 1 Babelan, Kepala Cabang Daerah (KCD) Wilayah III ‘Asep Sudarsono’ mengatakan bahwa sekolah yang melanggar ketentuan hukum, “Akan kami tindak secara tegas,” tegasnya

Ada informasi yang masuk kepada kami tentang pungutan sekolah kepada orang tua siswa, Akan tetapi sedang kami pelajari apakah berupa pungutan atau sumbangan jika melanggar aturan yang ada, Maka akan kami diberikan sanski tegas.

Melakukan pungutan tidak diperbolehkan, “Akan tetapi sumbangan boleh dilaksanakan sesuai dengan program sekolah dan kemampuan orang tua dan bagi yang tidak mampu wajib dibebaskan,” tutupnya (RED/Crm)

Komentar