oleh

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi Menilai Kebijakan Mutasi Pejabat Oleh PLT Walikota Bekasi Ilegal

TransparanNews, KOTA BEKASI – Beredarnya kabar tentang pemutasian pejabat oleh PLT Walikota Bekasi kian memanas, Pasalnya Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) ‘Nicodemus Godjang’ menilai kebijakan yang diambil oleh PLT Walikota Bekasi Ilegal.

Saat dikonfirmasi oleh Redaksi TransparanNews ‘Nicodemus Godjang’ mengatakan jika benar adanya mutasi ini dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi tidak sesuai dengan Undang-undangan Nomor 30 Tahun 2014 dan surat Edaran BKN (Badan Kepegawaian Negara) Nomor 2/SE/VII/2019 dimana Pelaksana Tugas memiliki wewenang yang terbatas, Jika PLT Walikota Bekasi tetap mengambil Kebijakan perotasian pejabat, “Maka saya menganggap hal ini adalah Ilegal,” tegas Nico

“Solanya ada surat edaran BKN mengacu pada Undang-undang no 30 tahun 2014 pasal 14 ayat 7 “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran” Kecuali ada kekosongan yang harus di isi seperti adanya pejabat yang pensiun itupun harus berkordinasi dengan DPRD.” tuturnya

Dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tentang isi surat Edaran pasal ke 2 menjelaskan ‘Dalam Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain ditentukan bahwa:

a) yang dimaksud dengan “keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis” adalah keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

b) yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian”adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

“Ini sudah sangat jelas dimana Undang-undang dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara mengatur jika seorang Pelaksana Tugas (PLT) memiliki kewenangan terbatas,” ujarnya

Maka pejabat yang merasa di rugikan oleh kebijakan yang dilakukan oleh Plt Walikota Bekasi dalam perotasian pejabat saya meminta untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA), Akan tetapi kan ini baru isu dikarenakan beredar nya surat yang diajukan PLT Walikota Bekasi kepada Kemendagri yang belum tentu kebenaran nya karena belum beredar surat secara resmi dari Kemendagri.” ungkapnya

Lanjutnya, Saya berharap Kemendagri untuk meminta PLT Walikota Bekasi untuk melakukan kajian ulang pada kebijakan perotasian pejabat, Dan statment saya jelas tidak boleh seorang PLT mengajukan soal mutasi kepegawaian itu “Ilegal” tidak dibenarkan yang pertama melanggar, yang kedua tidak ada kordinasi dengan DPRD Kota Bekasi selaku penyelenggara pemerintahan daerah.” tutupnya saat di wawancarai redaksi Transparannews (RED/Crm)

Komentar

News Feed