oleh

Sikap Rasnius Pasaribu Anggota DPRD Kota Bekasi atas Polemik Pendidikan Dan Konstituen Kerja

TransparanNews, KOTA BEKASI – Menyangkut masalah pendidikan yang beberapa waktu terakhir ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, Rasnius Pasaribu, anggota DPRD Kota Bekasi mengaku sangat prihatin.

“Terlebih, saya selaku Sekretaris Komisi IV yang membidangi Pendidikan turut prihatin pada situasi dunia pendidikan tahun 2022 ini, di mana banyak gejolak yang mulai timbul tentang minimnya sosialisasi hingga jumlah lulusan siswa/siswi Sekolah Dasar (SD) yang tidak tertampung di Sekolah Menengah Pertama (SMP),” kata Rasnius.

Rasnius menilai, kinerja pemerintah Kota Bekasi belum optimal. “Ini merupakan amanat UUD lho! Tugas negara mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sekolah wajib 12 tahun harus terealisasi,” tegasnya.

Rasnius menyebut, RPJMD yang sudah dirancang sama sekali belum berjalan dengan baik. “Kehadiran pemerintah belum menemukan solusi dalam membangun sekolah negeri menengah pertama,” terangnya.

Saat ini, ribuan calon generasi bangsa tidak mendapatkan kesempatan merasakan sekolah negeri, dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi. “Kita minta supaya Pemerintah segera membuat kebijakan yang lebih populis,” tegasnya.

Sebagai anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024, Rasnius Pasaribu menargetkan pelayanan kepada seluruh konstituen yang masuk dalam jaring aspirasi terealisasi.

Selain masalah pendidikan, Rasnius juga mencermati polemik di wilayah Dapil Bekasi Utara menyangkut penanggulangan masalah banjir hingga drainase yang belum terealisasi. Dari beberapa hasil jaring aspirasi masyarakat (Reses), sektor infrastruktur paling banyak mendapat masukan atau kritik.

“Saya selalu menampung semua aspirasi masyarakat tanpa mengecualikan dan membeda-bedakan wilayah. Semua catatan itu masuk dalam notulensi reses,” kata Rasnius.

Pemerintah dan DPRD Kota Bekasi diharapkan berkolaborasi guna menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada wilayah Bekasi Utara. “Komunikasi antara DPRD dengan Pemeritah Kota Bekasi dan perencanaan anggaran APBD wajib melihat liding sektor yang menjadi skala prioritas,” tutupnya.(Crm)

Komentar