oleh

Penawaran Tidak Wajar, Proyek Dinas PUPR Kabupaten Dairi Diduga Pekerjaan Asal Asalan

-Nasional-275 views

Transparan News, Sidikalang – Tender lelang Peningkatan Jalan Jrs. Huta Login – Pancur Nauli, Link 152 Kec. Parbuluan proyek Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dairi Prov Sumut telah selesai pada bulan Juli lalu dengan hasil penawaran tidak wajar.

Proyek itu dimenangkan oleh PT. KVK dengan harga penawaran Rp 7.499.500.000,- atau harga penawaran 79,78 % dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 9.400.000.000,-. Disebut harga tidak wajar menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barag/Jasa adalah harga penawaran dibawah 80% dari HPS.

gambar gradasi lebih besar dari 5 cm

Diduga pekerjaan asal jadi atau tidak sesuai dengan spesifikasi gambar dan RAB, dampak dari penawaran tidak wajar dan lemahnya supervisi/pengawasan dari Dinas PUPR. Hal ini dikatakan oleh Ganti Lumban toruan SH sekjen LSM Indonesia Projek Watch (LSM Pemerhati Konstruksi) yang berkantor di Jakarta Pusat, ketika dimintai tanggapannya melalui HP, Sabtu (2/9/17).

“Ada temuan anggota kami dilapangan, diduga pelaksanaan proyek itu tidak sesuai dengan spesifikasi, misalnya material yang digunakan untuk pelebaran yang seharusnya adalah Agregat kelas B. Tentu Agregat kelas B itu ada kriterianya antara lain : berasal dari batu kali 65% mempunya paling sedikit satu bidang pecah, harus bebas dari gumpalan lempung, gradasi lolos saringan maksimal ukuran 50 mm dan banyak lagi kriterianya.

Kenyataannya pelaksanaannya dilapangan, ada pasang batu-batu besar, lebih besar dari kepala orang dewasa”, kata Ganti menjelaskan.

“Karena proyek masih berjalan paling berkisar sekitar 15 % jadi kami belum bisa menghitung perkiraan besarnya ketidaksesuaian dengan RAB dan gambar.  Akan tetapi kalau dilihat dari cara kerjanya diduga kuat akan sangat berpotensi merugikan keuangan negara. Dalam waktu dekat kami akan berkirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagian Pencegahan, untuk mengantisipasi kerugian negara. Kami akan monitoring proyek itu nantinya sampai selesai.”, kata Ganti yang juga berprofesi pengacara itu menambahkan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dairi maupun pejabat pengadaan, sampai berita ini ditayangkan belum berhasil ditemui untuk klarifikasi. *** (Sum)

Komentar