oleh

Ratusan Massa Dorong KPK Periksa Bupati Bekasi

-Nasional-387 views

 

TRANSPARAN NEWS, Jakarta – Ratusan gabungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Indonesia Berdaya (LSM-RIB) dan Forum Mahasiswa Bekasi (Formabes) melakukan demo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, (25/8).

Pada saat orasi, massa permintaan adanya proses hukum terhadap Bupati Bekasi, Hj Neneng Hasanah, atas dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam kerjasama pemanfaatan daerah serta perjanjian perpanjangan hak guna bangunan dengan pihak Perusahaan, yaitu PT Hero Supermarket dan PT YCH Distrikpark Indonesia.

“Kita membimbing dan memberi motivasi terhadap KPK untuk melakukan pengusutan dan pemeriksaan kepada Bupati Bekasi dalam kesepakatan kerjasama pemanfaatan lahan dan perpanjangan hak guna bangunan”, ungkap Toni, humas aksi.

Menurut Keterangan Ketua LSM RIB kepada IM, Hitler PS, adanya bangunan PT HS dan PT YCH berdiri diatas lahan tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam kerjasama pemanfaatan lahan seluas 17 Hektar dan perpanjangan hak guna bangunan.

Lebih jauh dijelaskan Hitler, bahwa awalnya kerjasama pemanfaatan lahan ini luasnya 17 Hektar. Namun dalam perjanjian sewa yang dibuat tahun 2012 dengan kontrak selama 20 tahun, jumlah lahannya hanya sekitar 143, 3 Hektar.

“Adapun sistem pembayaran sewa dilakukan pertahun dengan perjanjian bagi hasil keuntungan yang didapatkan oleh Perusahaan dengan nilai sewa Rp.60.000 dikalikan 5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)“, ucapnya kepada IM.

Dikatakan, bahwa dalam kerjasama pemanfaatan lahan dan perpanjangan hak guna bamgunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam membuat perjanjian dengan pihak Perusahaan (PT HS dan PT YCH), landasan hukum dan aturan yang dijalankan adalah Perda No.6 tahun 2011 tentang Retribusi bukan Perda No.10 tahun 2011 tentang Aset Daerah.

“Sungguh aneh, dalam kerjasama pemanfaatan lahan dan perpanjangan hak guna bangunan dalam perjanjian Perda No.6 tahun 2011 tentang Retribusi. Lepas seharusnya, landasan hukumnya harus menggunakan Perda No.10 tahun 2011 tentang Aset Daerah “, ujarnya. (Sat)

Komentar